BPHTB

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan.  Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

OBJEK BPHTB

 

Objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud meliputi :

a. pemindahan hak karena :

  1. jual beli;
  2. tukar menukar;
  3. hibah;
  4. hibah wasiat;
  5. waris;
  6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hokum tetap;
  10. penggabungan usaha;
  11. peleburan usaha;
  12. pemekaran usaha; atau
  13. hadiah.

b. pemberian hak baru karena :

  1. kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. di luar pelepasan hak. Hak atas tanah sebagaimana dimaksud adalah :
    1. hak milik;
    2. hak guna usaha;
    3. hak guna bangunan;
    4. hak pakai;
    5. hak milik atas satuan rumah susun; dan
    6. hak pengelolaan.

DIKECUALIKAN

Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh :

  1. perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan perlakuan timbal balik;
  2. negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
  3. badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;
  4. orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
  5. orang pribadi atau badan karena wakaf; dan
  6. orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

SUBJEK PBB-P2

Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

WAJIB PBB-P2

 

Wajib pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

DASAR PENGENAAN

 

Dasar pengenaan pajak BPHTB adalah NPOP. NPOP sebagaimana dimaksud adalah :

a. jual beli adalah harga transaksi;

b. tukar menukar adalah nilai pasar;

c. hibah adalah nilai pasar;

d. hibah wasiat adalah nilai pasar;

e. waris adalah nilai pasar;

f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya adalah nilai pasar;

g. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum adalah nilai pasar;

h. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar;

i. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar;

j. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak adalah nilai pasar;

k. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai pasar;

l. penggabungan usaha adalah nilai pasar;

m. peleburan usaha adalah nilai pasar;

n. pemekaran usaha adalah nilai pasar;

o. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau

p. penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang tercantum
dalam risalah lelang.

  • Jika NPOP sebagaimana dimaksud  huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf m, huruf n dan huruf o tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
  • Dalam hal NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud  belum ditetapkankan pada saat terutangnya Pajak, NJOP Pajak Bumi dan Bangunan dapat didasarkan pada Surat Keterangan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan.
  • Surat Ketetapan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud adalah bersifat sementara.
  • Surat Ketetapan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud  dapat diperoleh di Kantor Pelayanan Pajak atau instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.
  • Dalam hal NPOP hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

TARIF PBB-P2

 

Tarif BPHTB sebesar 5 % (lima perseratus).

BESARAN POKOK PBB-P2

 

  • Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud setelah dikurangi dengan NPOPTKP .
  • Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang dipergunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan hak, besaran pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan setelah dikurangi NPOPTKP.

 

SIMULASI PERHITUNGAN BPHTB

Perhitungan Besaran BPHTB

Seseorang membeli sebuah rumah di Jakarta dengan luas tanah 200 m2 dan luas bangunan 100 m2. Berdasarkan NJOP, harga tanah Rp700.000 per m2 dan nilai bangunan Rp600.000 per m2. Berapa besaran BPHTB yang harus dikeluarkan oleh pembeli rumah tersebut?

 

Harga Tanah

200 m2 x Rp700.000

Rp    140.000.000

Harga Bangunan

100 m2 x Rp600.000

Rp      60.000.000

Jumlah Harga Pembelian Rumah

Rp    200.000.000

Nilai Tidak Kena Pajak

Rp      60.000.000

Nilai untuk penghitungan
BPHTB              

Rp    140.000.000

BPHTB yang harus dibayar

5% x Rp140.000.000

Rp         7.000.000

 

Untuk pertanyaan seputar pajak, silahkan kirim pertanyaan melalui form dibawah ini :

[ninja_form id=1]