Tugas & Fungsi

DASAR PEMBENTUKAN

 

  • Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  • Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  • Peraturan Bupati Sragen Nomor 108 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sragen

KEDUDUKAN

 

Badan PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatanpengelolaan keuangan dan aset dipimpin oleh Kepala Badan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

FUNGSI

 

  1. Badan PendapatanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
  2. Perumusan kebijakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  3. Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
  5. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan
  6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TUJUAN

 

Sesuai dengan visi dan misi  maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

  1. Terwujudnya  pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi informasi;
  2. Terwujudnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  3. Terwujudnya kualitas laporan keuangan daerah;
  4. Terlaksananya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
  5. Terwujudnya sistem kerja yang profesional didukung oleh sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang berkualitas.

SASARAN

 

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

  1. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
  2. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan PAD;
  3. Meningkatkan penilaian atas laporan keuangan daerah;
  4. Meningkatkan efektivitas APBD;
  5. Meningkatkan profesionalisme kerja.